PRINSIP PENGADAAN TANAH BERDASARKAN UU No. 2 Tahun 2012
Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintah saat ini kerap kali berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut mesti dilakukan dengan memerhatikan prinsip-prinsip kepentingan umum (public interest) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Salah satu produk hukum yang telah diterbitkan pada era Kabinet Indonesia Bersatu Ke II adalah Undang-undang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan No.2 Tahun 2012 yang selanjutnya disingkat dengan UU PTUP. Pengesahan UU PTUP terhitung sejak tanggal 16 Desember 2012. Hingga saat terbitnya UU PTUP masih memunculkan pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat, karena dengan diterbitkanya PP Pengadaan Tanah dianggap mempermudah eksekusi proyek-proyek infrastruktur di Indonesia dengan mengatasnamakan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
udah barang tentu, berbagai pendapat pro dan kontra yang dikeluarkan oleh berbagai elemen masyarakat, masing-masing memiliki dasar alasan, argumentasi. Dengan demikian setidaknya terdapat permasalahan atau isu hukum penting untuk dibahas dan didiskusikan berkenaan dengan kehadiran undang-undang tentang pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan sebagaimana ditetapkan.
Melalui training ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terkait sinkronisasi dan harmonisasi undang-undang pengadaan tanah dengan peraturan perundangan yang terkait yakni Undang-undang No.5 Tahun 1960, Undang-undang No.20 Tahun 1961 berdasarkan kajian normatif menurut Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan serta manfat yang diperoleh berbagai pihak terkait pengesahan UU ini.
Tujuan
Training ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta menyangkut aspek hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2012, Pokok-pokok pengadaan serta Penyelenggaraannya.
Materi
Pengaturan Hukum Pertanahan di Indonesia.
Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (UU PTUP).
Sinkronisasi dan Relevansi UU No. 20 Tahun 61 dan PMDN No. 15 Tahun 75 dengan UU No. 2 Tahun 12.
Struktur, Filosofi, Nomenklatur dan Prinsip/Azas Terkait UU No. 2 Tahun 2012.
Manfaat bagi Swasta dan Kepentingan Umum atas UU No. 2 Tahun 2012.
Pokok-pokok Pengadaan Tanah.
Penyelenggaraan Pengadan Tanah.
Sumber Dana Pengadaan Tanah.
Hak, Kewajiban, Dan Peran Serta Masyarakat.
Instruktur
Sarjita, S.H., M. Hum.
Jadwal Pelatihan bandung-training.com tahun 2021:
Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023
Batch 2 : 20 – 23 Maret 2023
Batch 3 : 15 – 17 Mei 2023
Batch 4 : 17 – 19 Juli 2023
Batch 5 : 25 – 27 September 2023
Batch 6 : 7 – 9 November 2023
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Pelatihan di Bandung :
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean
- Bandung, Hotel Golden Flower
- Bali, Hotel Ibis Kuta
- Surabaya, Hotel Amaris(6.00.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta
Investasi Pelatihan tahun 2019 ini :
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training di Bandung :
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
- FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia